BRN | Jakarta – Pertemuan Silaturahmi Awal Tahun 2023 Parpol di DPR RI ditandai sikap penolakan oleh 8 partai politik terhadap wacana penggunakan sistem pemilu proporsional tertutup. Kebangkitan otoritarianisme itu ditolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Acara Silaturahmi Awal Tahun 2023 yang digelar di Nusantara Room, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023) itu tak dihadiri PDI-P. Sementara 8 parpol dari 9 parpol di DPR RI, hadir dan menyatakan sikap menolak terhadap upaya dan wacana mengganti sistem pemilu proporsional terbuka dengan sistem tertutup.
Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik, bukan wakil rakyat yang dikehendakinya. Parpol kemudian menentukan siapa yang duduk di DPR RI dan DPRD.
Sementara sudah 5 kali pemilu di Indonesia dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, terutama dalam masa reformasi yang menghendaki pembaharuan sistem pemilu warisan Orde Baru yang tidak adil dan jujur.
Kedelapan partai politik yang menyatakan penolakan itu adalah Partai Golkar Demokrat, NasDem, PPP, PKS, Gerindra, PAN, dan PKB.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pertemuan hari ini (Minggu, 8/1/2023) menunjukkan ada 8 partai politik yang menyatakan sikap tegas menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup, karena merampas hak-hak rakyat dalam kehidupan demokrasi di negeri ini.
“Jangan minder ke belakang, jangan setback ke sekian tahun di belakang. Reformasi dan pejuang demokrasi menghendaki kita bisa menghadirkan demokrasi yang bermartabat, beradab, dan membawa kebaikan,” tutur Agus kepada awak media usai pertemuan Silaturahmi.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap sistem pemilu proporsional terbuka bisa dijalankan sesuai UU Pemilu 2017 Pasal 168 ayat 2. Di situ, rakyat bisa menggunakan haknya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.
Selain itu, menurut AHY, sistem proporsional terbuka memberi harapan pada kader parpol untuk berjuang membawa aspirasi masyarakat dari daerahnya masing-masing. “Inilah mengapa Partai Demokrat menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Rakyat mau demokrasi kita terbuka dan langsung, tidak seperti membeli kucing dalam karung,” ungkap AHY dengan bahasa yang amat teratur.
Menurut AHY, dalam pertemuan itu, mereka sangat fokus mendengar pandangan masing-masing Ketua Umum Parpol. Semua parpol punya kepentingan yang sama, yakni demi Merah Putih, bukan kepentingan masing-masing parpol.
Ke-8 parpol khawatir wacana “proporsional tertutup” ini bisa menghadirkan ketidakpastian politik, apalagi pemilu 14 Februari 2024 sudah dekat. Ketidakstabilan politik itu menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga menimbulkan alibi penundaan pemilu 2024.
“Jangan sampai kita gagal fokus dan menjadi alibi bahwa politik tidak stabil, lalu menunda Pemilu 14 Februari 2024. Jangan diubah dengan alasan apa pun,” tegas AHY.
Menunda Pemilu adalah melanggar Undang-Undang dan melawan kehendak rakyat. Tak ada dalam pikiran rakyat untuk menunda Pemilu. Yang penting bagi rakyat adalah apakah ada kebijakan yang pro rakyat agar persoalan ekonomi dan sosial bisa diatasi. Dia mengingatkan, otoritarianisme didukung oleh sistem pemilu tertutup.
AHY mengatakan setelah berdialog dengan banyak pihak, terjun ke lapangan, dirinya melihat terjadi kemunduran, baik ekonomi maupun sosial, dan kemunduran dalam kebebasan sipil. Karena itu, Partai Demokrat menghendaki perubahan dan perbaikan sesuai gema suara rakyat dari Aceh sampai Papua.
Ditanya awak media terkait koalisi Partai Demokrat dengan NasDem dan PKS, Agus mengatakan, komunikasi terus berlangsung baik sampai saat ini agar menemukan persamaan visi, misi, dan narasi besar.
Saat ini Mahkamah Konstitusi sedang menggelar sidang perkara Nomor 114/PPU-XX/2022 terkait sistem pemilu. Salah satu pemohon adalah kader PDI-P yang ingin sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.
*(Jurnalis Christy)
