BRN | Sentul, Bogor – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa ( 17/01/2023).
Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas yang dihadiri oleh 4.545 peserta ini akan terbagi dalam empat panel.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air.
“Melalui momentum yang baik ini diharapkan panel keempat dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,” tandas Tito.
Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan ketika ditanya kehadiran terkaitnya di Rakornas dan Forkopimda tahun 2023 ini mengatakan bahwa acara ini bagus, karena bantuan kunjungan dan misi Kepala daerah, karena selama ini mungkin ada ketidaksinkronan antara beberapa pejabat yang mungkin belum terungkap untuk masalah masalah yang ada selama ini,”ucapnya saat ditemui di sela – sela acara, Selasa (17/01/2023).
Lebih lanjut. Sambung Hasan, seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait masalah masalah seperti Investasi, Stunting, Kemiskinan extrem, dll dan bagaimana kebijakan para pimpinan daerah didukung oleh Forkopimdanya, sehingga ada sinergi dan saling membantu semuanya,”ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk di Aceh sendiri saat ini yang paling dibenahi dalam masalah investasinya, dimana banyak yang masih takut karena di anggap aceh adalah daerah konflik, untuk itu tugas kami sampaikan ke masyarakat bahwa daerah aceh semuanya aman, dan tidak ada konflik apapun,” lebih jelasnya .
Harapannya dengan adanya Rakornas ini kita bisa menyamakan satu visi. Dan ini sudah sejalan dengan apa yang ada disampaikan di Aceh, jadi membangun Aceh itu harus berdampingan, tidak ada lagi orang yang atau pejabat – pejabat, pemangku kepentingan yang berhadapan karena satu kepentingan, harus tetap bersinergi, berkolaborasi, menyamakan semua energi dan pemikirannya untuk membangun Aceh untuk lebih baik, “pungkasnya. *(LI)
