BRN | Jakarta – Pengusaha sarang burung walet yang tergabung dalam organisasi Perkumpulan Pengusaha Komoditas Sarang Burung Walet Indonesia (PP KSBWI) melaksanakan acara dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-5, bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat, Minggu malam, (05/03/2023)
Hadir pada perayaan HUT PP KSBWI ini seluruh ketua lima Asosiasi yaitu PP KSBWI, PPSBI, APPSWI, PEKIT, PPSWN. Serta perwakilan Asosiasi Kerjasama Indonesia – Tiongkok.
Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI) Ahmad Wahyudi mengatakan bahwa acara ini ada nilai positif (manfaat) dan minus nya. Menteri perdagangan sebelum nya sudah menyampaikan suatu harapan yang bagus bagi dunia perwaletan di Indonesia, namun dilain pihak ada beberapa kenyataan di lapangan yang ternyata masih ada hambatan yang sangat luar biasa sampai sekarang, “terangnya, saat di temui di sela – sela acara HUT-5 PP KSBWI) tahun 2023, di ballroom lantai 2, Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Minggu malam (05/03/2023).
Lebih lanjut, sambung Ahmad beberapa hambatan itu adalah pertama adalah bahwa kebutuhan untuk ekspor Wallet Indonesia itu dalam setahun 1.600 ton, ternyata yang di ekspor ke Tiongkok masih jauh dari yang di butuhkan, yakni hanya di bawah 300ton pertahun.
Hal ini tidak sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh menteri perdagangan tadi, Jadi harus dihilangkan hambatan dan problem dari hal tersebut di atas terkait regulasi “ujar Ahmad.
Ahmad menambahkan, sampai saat ini regulasi di kita tidak ramah terhadap pengusaha UMKM, Oleh karena itu kenapa sehingga Tiongkok yang 80% sebagai pasar walet terbesar di dunia justru sedikit sekali yang masuk ke Tiongkok, bahkan sampai ada pengusaha Tiongkok yang sampai disini.
Oleh karena itu menurut Ahmad selama regulasi nya tidak di perbaiki dan tidak di rubah, saya pikir apa yang disampaikan menteri perdagangan itu tidak sejalan dengan fakta yang ada di lapangan, karena yang jadi kendala nya sampai saat ini masih tetap di masalah regulasi dan birokrasi, sehingga kalau regulasi nya seperti itu pasti pemerintah akan melaksanakan itu dan ini akan menjadi problem.
Bahkan menurut Ahmad, dari penelitian Tiongkok butuh walet 6.000 ton per tahun, dan ini peluangnya masih besar sekali bagi kita sehingga kita akan rugi kalau kita tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, “tuturnya.
Kembali lagi Ahmad menyebut dan berharap regulasi harus di ubah, walau ini sudah beberapa kali kami ajukan bahkan sampai saat ini. Sehingga semua itu kembali kepada kebijakan political well dari pemerintah, “ujarnya.
Kita berharap kita satu, beberapa Asosiasi itu satu suara untuk memperjuangkan pertama regulasi yang kedua hambatan birokrasi dan dengan begitu banyak petani – petani walet di Indonesia akan mendapatkan manfaatnya, “tutupnya.
