BRN | Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah melakukan pelanggaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.
Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengungkapkan, pengaturan batas maksimal pembelian BBM jenis Pertalite ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Palangka Raya agar konsumsi BBM jenis pertalite lebih tepat sasaran.
“Ini adalah langkah konkret yang patut kita apresiasi, karena pemerintah daerah ikut membaca situasi BBM saat ini, di mana 80% BBM Subsidi masih dinikmati oleh orang kaya,” ungkap Iwan dalam acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI di Palangka Raya, Senin (27/2). /3/2023).
Diketahui, melalui surat Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, sejak 12 September 2022 lalu pengguna BBM Pertalite hanya dapat mengisi sebanyak 30 liter per kendaraan dalam satu hari, berlaku di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Selanjutnya, Iwan juga mengungkapkan bahwa di Kota Palangka Raya, implementasi subsidi tepat melalui aplikasi digital untuk BBM jenis Solar telah berjalan hampir 100% atau full-cycle, sehingga masyarakat lebih paham jenis solar apa yang seharusnya digunakan.
“Dengan hanya tersedianya solar subsidi di 2 SPBU, masyarakat dan badan usaha harus tertib dalam memanfaatkan dan mengonsumsi jenis solar subsidi tersebut. Melalui digitalisasi yang sudah berjalan bisa lebih tepat sasaran. Hanya mereka yang berhak yang dapat manfaat,” imbuh Iwan.
Dalam kegiatan yang berlangsung secara interaktif ini, masyarakat yang hadir tampak antusias berdiskusi terkait pemanfaatan BBM dan gas bumi melalui pipa di wilayahnya. Penjelasan terkait hal ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Iwan Kurniawan, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Kota Palangka Raya Mochammad Abdillah, dan Kepala Bidang Perindustrian DPKUKMP Kota Palangka Raya Hadriansyah
Menutup diskusi, tak lupa Iwan kembali mengimbau agar masyarakat mendukung pengaturan penggunaan BBM bersubsidi. Subsidi Kuota BBM yang digunakan oleh masyarakat yang berhak, sehingga anggaran yang sudah dipilih oleh negara tepat sasaran. *(Humas/LI)
