June 21, 2024

BRN | Jakarta – Rapat Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam keterangannya meminta agar pihak manejemen PT. Pembangunan Jaya Ancol diberikan sangsi.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta tersebut, bahwa kebobrokan menejemen Ancol harus diberi sangsi katanya pada, Rabu 21/2023.

 

“Harusnya memang ada punhismen katanya,kami saja ada punhismen ya dari rakyat maupun dari partai,kata Gilbert.

Apalagi kata Gilbert, jajaran menejemen ancol ini dapat gaji yang cukup besar sehingga perlu dikenakan sanksi berat atas kinerja mereka yang tidak memenuhi standar.

“masak ada pihak atau oknum pekerja ancol yang memang tidak ada punhismen, enak banget katanya, gajinya saja ratusan juta katanya.

Politikus PDIP ini pun menilai bahwa memang perlu diadakan Tindakan terhadap Badan Pembina Usaha Milik Daerah (BPBUMD) agar Ancol dapat kembali ke jalan yang seharusnya sesuai aturan.

Gilbert menilai bahwa menejemen Ancol tidak terbuka, termasuk kekisruhan yang terjadi di internal menejemen Ancol itu sendiri. Tetapi gilbert tidak merinci hukuman apa saja yang layak diberikan kepada pihak memejemen Ancol.

Kemudian Gilbert menyarankan untuk membuka tender terbuka terhadap proyek-proyek yang mangkrak di Ancol agar mendapatkan perusahaan yang lebih baik untuk mengelola areal-areal yang digunakan oleh para perusahaan partner/mitra.

Politisi PKB Hasbiallah juga penginapan mahalnya sewa tanah Ancol yang tidak transparan yang dapat diduga dijadikan bancakan.
“Diduga ada kesalahan fatal di BP BUMD yang membiarkan kejadian itu semua,” kata Hasbiallah.

Pada rapat tersebut juga di hadiri oleh Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancaol, winarto menyebutkan secara blak blakan bahwa memang ada proyek mangkrak di Ancol.

(Redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *