BRN | Jakarta – Saat sidang sidang ke-27 ASEAN Political Security Community (APSC) Council, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin meningkat di kawasan ASEAN, dan menekankan bahwa ASEAN harus memastikan Upaya pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban.
Menko Polhukam bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, memimpin sidang ke-27 APSC Council di Sekretariat ASEAN, Jakarta (4/9). Pertemuan ini diikuti oleh para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN dan mengangkat dua agenda utama, yaitu review kemajuan kerja sama badan sektoral Pilar Masyarakat Polkam ASEAN dan kemajuan implementasi Cetak Biru Pilar Masyarakat Polkam ASEAN 2025.
“Sebagai mandat dari APSC Council, kita tidak boleh mengesampingkan tantangan spesifik di kawasan kita ini. Pada KTT ke-42 di Labuan Bajo bulan Mei 2023 lalu, para kepala negara telah menyepakati ASEAN Leaders Declaration Combatting Trafficking in Persons, kini saatnya kita terus mengimplementasikan komitmen ini, kita harus memastikan upaya pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban,” ujar Menko.
Menko Polhukam dalam kesempatan ini, juga menyoroti masih belum adanya kemajuan signifikan implementasi 5 Poin Kesepakatan oleh junta militer Myanmar yang menghambat kerja sama ASEAN secara keseluruhan. Menko lantas menyampaikan tentang, situasi global dipengaruhi oleh menguatnya rivalitas geopolitik dan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Ia mengingatkan bahwa ASEAN tidak ingin hal serupa terjadi di kawasan.
Selain TPPO, menurut Menko, ASEAN juga perlu memperkuat kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional lainnya seperti peredaran gelap narkoba, pencucian uang, dan terorisme melalui manajemen perbatasan dan berbagai informasi.
Para Delegasi yang hadir menyampaikan tantangan keamanan di kawasan, dan perlunya ASEAN berperan kuat dan sentral dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal kawasan.
Menanggapi hal itu, Menko Mahfud menyampaikan, “ASEAN harus mampu menghadapi tantangan saat ini dan kedepan, dengan kerjasama politik dan keamanan yang solid, untuk membawa kemakmuran rakyat ASEAN bersama. Karena itu, kerjasama politik dan keamanan ASEAN harus menitik beratkan pada kawasan dan berpusat pada komunitas ASEAN. Memastikan semuanya terlibat dan memiliki akses, adalah kunci untuk kestablan dan kemakmuran kawasan ASEAN.” *(Humas/LI)
