BRN | Berita Kolinlamil TNI AL, 23 Januari 2024 ——- Untuk menguji akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dilaksanakan Taklimat Awal Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI TAHUN 2023 Pada U.O. TNI Angkatan Laut, yang dibuka oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali beserta pimpinan pemeriksaan keuangan negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA., bertempat di di Wisma Elang Laut, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (23/1), dan turut dihadiri Pejabat Utama Mabesal, para Pemimpin Kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta secara tatap muka dan melalui Video Conference.Tampak hadir pula Pangkolinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, PSC(J) M.A., M.M.S., CHRMP.
Taklimat awal ini merupakan pemeriksaan lanjutan interim atas laporan keuangan yang telah dilaksanakan di Jakarta, Surabaya dan Nusa Tenggara Timur pada bulan desember 2023. Kali ini akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan dengan obyek sebanyak 32 satker di jajaran TNI Angkatan Laut.
Kasal dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPK RI memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh kementerian atau lembaga. Termasuk diantaranya adalah laporan keuangan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Lebih lanjut Kasal menambahkan bahwa “opini atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintah, Kecukupan pengungkapan sesuai Standar Akutansi Pemerintah, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang tentunya akan diperoleh dengan kedisiplinan dan kerja keras.” ungkap Kasal.
Kasal dalam penekanannya kepada para pejabat TNI Angkatan Laut agar bersinergi serta saling bahu-membahu dengan tim BPK RI. Berikan dukungan berupa dokumen dan keterangan yang diminta tim BPK RI, serta menjadikan tim BPK RI sebagai Consulting Partner dan tim pendamping Itjenal sebagai fasilitative dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan. Hal tersebut sebagai upaya dalam mencapai pengelelolaan serta pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Good Governance and Clean Government di masa mendatang.
Sementara itu dalam sambutan pimpinan pemeriksaan keuangan negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK mengacu kepada Renstra BPK yang disusun dengan mempertimbangkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Pemerintah sehingga terarah dan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang tepat. ”Renstra Pemerintah tentunya bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah setiap tahunnya. Program nasional dan proyek-proyek strategis dapat diubah dalam Rencana Kerja Tahunan, dengan demikian Renstra BPK pun bersifat adaptif dan responsif untuk mengikuti perubahan tersebut.” Ungkap Nyoman Adhi Suryadnyana. (Dispen Kolinlamil/LI)
#tniprima
#kasal
#tni_angkatan_laut
#jalesvevajayamahe
