Manado | BRN — Upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal di Sulawesi Utara terus mendapat dukungan berbagai pihak. Pada 1 Juli 2025 lalu, Yayasan Bina Lentera Insan (YBLI) bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara dan Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia (Perwanti) berkolaborasi menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Memperkuat Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam Mendorong Transformasi Sumber Daya Manusia Sulawesi Utara)”, yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara, Kota Manado.
FGD ini diikuti berbagai pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha. Turut hadir perwakilan Universitas Sam Ratulangi, Politeknik Negeri Manado, Universitas Muhammadiyah Manado, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.
Forum ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari kesenjangan kompetensi lulusan vokasi, pemanfaatan insentif fiskal, hingga model kolaborasi lintas sektor yang relevan dengan dinamika industri modern.
Antonius Joenoes Supit, yang hadir sebagai salah satu pembicara kunci, mengantar diskusi dengan menekankan pentingnya meniru praktik baik dari negara-negara yang berhasil membangun sistem vokasi berkualitas. “Pendidikan dan pelatihan vokasi ‘Made in Germany’ merupakan salah satu jaminan penting agar dunia usaha dan dunia industri kami mampu bersaing dalam persaingan global,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Pendidikan dan pelatihan vokasi Sistem Ganda memberi anak-anak muda kami masa depan yang lebih menjanjikan. Pemerintah dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari sistem pendidikan vokasi yang sudah diterapkan dan terbukti keberhasilannya. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya angka pengangguran anak muda di negara-negara yang menerapkan Sistem Ganda.”
Febry HJ Dien ST M.Inf.Tech (MAN) dari BPMP Sulawesi Utara menekankan bahwa kolaborasi multipihak adalah prasyarat utama untuk menciptakan program vokasi yang tepat sasaran. “BPMP Sulawesi Utara mendorong terbentuknya jejaring kerja sama yang terarah dan berdampak. Kami percaya sinergi antara lembaga pendidikan, industri, dan komunitas akan menjadi kunci penguatan daya saing daerah. Kami berharap forum ini menjadi awal kerja sama yang lebih konkret,” jelasnya.
Ketua Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia, Suriaty Aminan, turut mendukung langkah bersama ini. “Kami di Perwanti akan mendukung aktivitas ini sebagai bagian dari penguatan peran perempuan dan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan vokasi berarti juga penguatan ekonomi rumah tangga,” katanya.
Selain itu, dalam FGD ini juga dibahas rendahnya pemanfaatan kebijakan supertax deduction, yaitu insentif pajak hingga 300% bagi perusahaan yang aktif dalam pelatihan vokasi dan penelitian. Kurangnya sosialisasi dan terbatasnya pendampingan teknis menjadi penyebab utama peluang insentif ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri di Sulawesi Utara.
Diskusi ditutup dengan penyusunan rekomendasi bersama yang mencakup penyelarasan kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri, pembentukan skema kemitraan berkelanjutan, dan penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator kerja sama multipihak.
Ketua Yayasan Bina Lentera Insan, Asep Rahman, dalam penutupnya menyampaikan bahwa hasil forum ini akan ditindaklanjuti dengan agenda lanjutan. “Kami percaya bahwa transformasi SDM tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi nyata lintas sektor agar potensi Sulawesi Utara benar-benar mampu membawa manfaat bagi masyarakat secara luas,” ujarnya.(Rk)
