BRN | Surakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni menghadiri serta menjadi _keynote speaker_ dalam acara _International Conference_ Indonesia – Belanda dan _Launching_ Buku “Genealogi Pemikiran Hukum Administrasi: Refleksi atas Persoalan Agraria dan Lingkungan di Indonesia”. Kegiatan ini berlangsung di Lor In Hotel Solo, pada Jumat (14/10/2022).
Pada kesempatan ini, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa adanya konflik agraria di Indonesia sudah terjadi sejak lama. “Bangsa Indonesia telah mengalami ketimpangan pada masa lalu. Politik Agraria Kolonial, mewariskan ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan, serta pemanfaatan sumber daya agraria,” ujar Raja Juli Antoni.
Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan kondisi tersebut diperparah dengan yang kompleksitas permasalahan yang datang bertubi-tubi dengan mengabaikan persepsi masyarakat tentang konsep penguasaan dan pemilikan tanah.
“Karena permasalahan tersebut, Kementerian ATR/BPN sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang pertanahan dan tata ruang, hadir untuk memastikan bandul kebijakan untuk masyarakat kecil melalui Reforma Agraria,” imbuhnya.
Raja Juli Antoni menyebutkan salah satu program Reforma Agraria yang dapat menyelesaikan konflik pertanahan yaitu redistribusi tanah dan legalisasi aset. “Ini adalah langkah pemerintah dalam mengatasi ketimpangan tersebut,” lanjutnya.
Diadakannya konferensi dan peluncuran buku antologi pengukuhan guru besar ini juga sangat diapresiasi oleh Raja Juli Antoni. Sebab, isi buku ini dianggap sebagai sarana refleksi teoritis, dan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menyusun percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan konflik agraria, dan Reforma Agraria.
“Konflik pertanahan di Indonesia masih banyak sekali, untuk itu saya yakin para pakar ini bisa mencari jalan tengah ideologis di tengah kemelut ideologis yang tak pernah usai atau bahkan tak pernah diperdebatkan lagi. Dengan itu saya harap buku ini bisa menjadi pedoman, sehingga keadilan hukum agraria yang humanis, yang memberikan kepastian hukum, dan pro keadilan akan tercipta,” tutur Raja Juli Antoni.
Sebagai informasi, acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hadir dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Sebelas Maret, Jamal Wiwoho; Dekan Fakultas Hukum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; serta para guru besar penulis buku Genealogi Pemikiran Hukum Administrasi.
*(Humas/LI)
