BRN | Jakarta – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia merupakan momen reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam menghormati dan memajukan HAM secara universal. Bagi Indonesia, yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari krisis, pemenuhan HAM merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan.
“Pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin kita realisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Dalam kesempatan ini, Wapres memberikan tiga arahan terkait pemenuhan HAM di Indonesia. Pertama, Wapres meminta agar segenap elemen pemerintahan menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
“Kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali,” tegasnya.
Kedua, menurut Wapres, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.
“Sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia,” terangnya.
Yang tak kalah penting, lanjut Wapres, sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia harus ada, karena tidak ada hak yang bebas dan absolut.
“Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kebangsaan,” kata Wapres mengingatkan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melaporkan, pada 9 November tahun ini, Pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam Sidang Universal Periodic Review di Jenewa, Swiss. Salah satunya adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima saat ini.
“Kita patut berbangga. Namun, tidak lupa, bahwa upaya untuk menegakkan hak asasi manusia merupakan suatu proses yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan di dalam Pancasila dan Konstitusi,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto.
Sementara itu ditempat yang sama Liberti Sitinjak Kakanwil Kemenkumham provinsi Sulsel mengatakan, Kami diundang sebagai salah satu mendapatkan penghargaan Pembina Pemerintah Daerah yang mendapatkan tentang pelayanan publik berbasis HAM bahwa sekarang dari 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan mendapatkan 18 kabupaten kota yang mana 18 itu memang benar-benar berdasarkan penilaian bahwa pelayanan publik yang berbasis HAM kita sudah betul-betul wujudkan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ketetapan sebuah lompatan yang baik didalam pelayanan publik kita. Bagaimanapun pelayanan yang berbasiskan HAM itu adalah bagian yang harus kita wujudkan demi Indonesia maju dan bisa berkiprah di dunia internasional,” Ucapnya.
Harapan kedepan yang belum mendapatkan penghargaan saya akan mencoba bekerja sama dengan Bupati, Bagaimana tahun depan itu seluruh Sulawesi Selatan itu harus benar-benar meraih itu karena itu salah satunya bagaimana kita mewujudkan good governance and clean governance Biar bagaimanapun pemerintahan ini ke depan harus semakin baik dan subur pelayanannya jadi tidak ada lagi diskriminasi ya, kalaupun difabel atau orang-orang yang rentan dengan juga harus dilayani dengan maksimal di hadapan kita ke depan semakin baik Sulawesi Selatan dari sudut pemerintah daerah dan provinsi,” Pungkasnya. *(LI)
