BRN | Jawa Timur – Jelang memasuki tahun Pemilu, saat ini kebersatuan Indonesia masih sangat terancam terutama oleh berita bohong di ruang digital. Karena itu sangat penting menjaga semangat kebersatuan untuk Indonesia.
Demikian ditekankan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam acara Cangkrukan di Surabaya (28/2). Diskusi ala Surabaya ini membahas soal tertib di media sosial dan ruang publik menjelang Pemilu.
Sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Tertib (GIT), acara ini mengusung tema “Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju” dan menghadirkan sebagai narasumber: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Akademisi Prof Henri Subiakto, Ustad Das’ad Latif, pengamat media sosial, Ismail Fahmi, dan aktivis Alissa Wahid.
“Oleh sebab itu jaga, jangan main-main dengan hoaks. Itu gangguan, tetapi juga (masih ada) sedikit banyak gangguan ideologis. Ada yang masih mempersoalkan NKRI ini benar atau tidak. Itu sudah selesai, NKRI dengan ideologinya iu sudah selesai. Mari kita bersama gotong royong ke depan bahwa negara ini milik kita,” kata Menko.
Dari kerangka konsep tersebut, Revolusi Mental memiliki program tertib nasional. Menko Polhukam mengungkapkan masih banyak yang tidak tertib di dalam hidup.
“Dalam kehidupan kita bernegara kalau kita tidak tertib itu kacau balau, apalagi Pemilu nanti,” tegasnya.
Untuk Pemilu terlaksana dengan baik perlu peningkatan Revolusi Mental. Revolusi Mental merupakan gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup Bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila.
“Revolusi Mental adalah cara pandang, cara kita memandang, menganalisis, memahami, dan menentukan langkah. Untuk melangkah itu cara kerja nya apa saja, tahapan-tahapannya apa saja, mengorganisasikannya bagaimana,” jelas Menko Mahfud.
Acara dipandu oleh banyolan Cak Lontong dan Cak Kirun yang membuat diskusi tentang topik serius itu berlangsung dalam suasana santai dan gayeng. Obrolan serius tapi santai ini, rencananya akan dilakukan oleh Kemenko Polhukam di beberapa daerah untuk menyambut Pemilu yang sejuk, damai, dan bermartabat.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga kembali tak bosan memastikan bahwa pemerintah mempersiapkan Pemilu 2024 dengan sungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi yakni 5 tahun sekali.
“Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Itu yang ditunjukkan Pemerintah dengan semua instrumen yang dipersiapkan, dan saya salah seorang yqng bertanggung jawab agar Pemilu itu terlaksana dengan baik,” kata Mahfud.
Di kalangan peserta hadir antara lain akademisi, mahasiswa, organisasi pemuda, pemuka agama, birokrat sipil maupun militer, dan berbagai unsur masyarakat.
*(Humas/LI)
