BRN | Jakarta,- Sudah 4 hari sejak Senin 8 mei 2023 sistem Bank Syariah Indonesia (BSI) down tidak bisa berikan layanan perbankan. Terlepas apa penyebabnya, apakah terserang siber atau lainnya, yang pasti timbulkan dampak sistemik dan efek domino perputaran perekonomian yang sangat besar. BSI jadi korban kejahatan digital? Lantas siapa yang bertanggung jawab atas efek domino terganggunya perputaran ekonomi selama 4 hari BSI tidak bisa berikan layanan perbankan?
“Ibu mau ke ATM?”, tanya petugas keamanan salah satu KCP BSI dibilangan Jakarta Timur, Kamis, 10 mei 2023. “Tidak, mau ke teller mau bayar kontrakan”, tutur nasabah diantara antrian nasabah ke ATM. “Mohon maaf Bu saat ini yang bisa baru ATM, teller dan lainnya masih dalam perbaikan”, jawab petugas keamanan BSI.
Apa yang dialami BSI tentunya bisa dialami oleh bank lainnya. Dan bisa dipastikan ekonomi Indonesia kolaps tatkala seluruh bank di Indonesia sistemnya down, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO M BIOMED di Jakarta Kamis 10 mei 2023.
Kejahatan perekonomian digital bukan saja marak dialami masyarakat melainkan merambah ke dunia perbankan. Kejahatan tersebut saat ini dialami Bank terbesar ke lima di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak Senin 8 mei 2023 hingga saat ini sistemnya down tidak bisa berikan layanan perbankan baik offline maupun online. Tentunya kerugian material sangat besar. Lebih dari itu, kerugian imateril terkait kepercayaan publik (public trust) tidak bisa dinilai harganya. Dan timbulkan efek domino sistemik terhadap perputaran roda ekonomi. Rantai pasok, transaksi, pemenuhan kebutuhan pokok bahkan kebutuhan emergensi juga terganggu. Kondisi ini harus jadi pertimbangan pemerintah RI untuk antisipasi sejak dini baik aspek preventif mau pun penanganan secara cepat ( speed of treatment). Apakah Indonesia mampu melindungi aset ekonomi rakyat bangsa dan negeri ini di era ekonomi digital?, imbuh Ali Mahsun ATMO dokter ahli kekebalan tubuh alumni FK UNIBRAW Malang dan FKUI Jakarta.
Atas nama pelaku ekonomi rakyat dan masyarakat Indonesia nasabah BSI berharap persoalan ini segera selesai. Dan data maupun dana nasabah BSI dijamin oleh pemerintah RI, pungkas putra asli Mojokerto Jawa Timur yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P). *(LI)
