**Oleh: Djafar Badjeber (Ketua DPD Partai HANURA DKI Jakarta).
JAKARTA | BRN.com- Minggu (21/05/2023). Dalam dua dekade terakhir, terjadi kekambuhan berbagai penyimpangan yang telah kita
lampaui di masa lalu. Ironisnya, apa yang telah kita perbaiki pada zaman Orde Baru kini muncul kembali dengan kekejaman yang lebih besar, dan semuanya terasa begitu memalukan dan menyakitkan.
Perjuangan reformasi yang kita lakukan bersama telah dikangkangi dan dikhianati oleh mereka yang saat ini berada dalam posisi jabatan. Indeks korupsi meningkat, dan prestasi negara kita di mata dunia pun mengalami penurunan.
Kita tak boleh melupakan enam agenda reformasi yang begitu penting ini:
1. Penegakan Supremasi Hukum: Sayangnya, upaya penegakan hukum belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan. Bahkan, muncul berbagai kasus hukum yang lebih serius, dengan transaksi hukum terjadi di berbagai tingkatan kekuasaan. Praktik Mafia Peradilan masih merajalela, memungkinkan pihak yang berkuasa mengatur segalanya sesuai kepentingan mereka.
2. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Pengkhianatan yang
paling mencolok terjadi dalam hal ini. Korupsi dahulu berkisar dalam jumlah puluhan hingga ratusan juta. Namun, sekarang korupsi semakin meluas dan
merugikan, dengan jumlah yang mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Rakyat benar-benar ditipu dan dikhianati oleh pejabat-pejabat yang memiliki mentalitas korupsi, yang mungkin tidak turut serta dalam perjuangan reformasi, tetapi sekarang menikmati hasil dari perjuangan reformasi yang didorong oleh semangat mahasiswa pembela bangsa dan negara.
3. Pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya: Meskipun Pak Harto telah meninggal dunia, pertanyaannya tetap: Apakah kroni-kroninya diperiksa dan diadili atas tindakan-tindakan masa lalu mereka? Sayangnya, hampir tidak terlihat tanda-tanda bahwa pejabat-pejabat era Orde Baru ini menghadapi proses hukum.
4. Amandemen Konstitusi: Telah terjadi amandemen konstitusi yang telah
mengubah sistem ketatanegaraan kita dan melahirkan beberapa undang-undang baru. Namun, masih ada perdebatan di kalangan masyarakat mengenai isi amandemen tersebut. Ada kelompok yang berkeinginan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Jika kita ingin melakukan amandemen, diperlukan konsensus dari semua elemen bangsa, karena ini melibatkan fondasi-fondasi kita sebagai
bangsa dan negara.
5. Pencabutan Dwi Fungsi ABRI (TNI): Pencabutan dwi fungsi ABRI telah dilakukan di dalam tubuh TNI. Namun, peran TNI sebagai stabilisator dan dinamisator telah hilang tanpa bekas. Padahal, peran stabilisator dan dinamisator sangat penting mengingat luasnya wilayah Indonesia, kondisi geografis yang beragam, demografi yang kompleks, kebutuhan ekologi, energi, dan pertahanan negara.
6. Pemberian otonomi daerah yang luas: Meskipun upaya pemberian otonomi
daerah telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Pembentukan daerah otonom baru di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi kadang-kadang terlalu tergesa-gesa, meskipun wilayah tersebut memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Kita berharap agar ke depannya, pemberian otonomi daerah akan lebih dilakukan secara aspiratif dan demokratis.
Enam tuntutan reformasi ini belum mencapai nasib yang jelas saat ini, bahkan sebagian besar sudah terlupakan, diingkari, dan dikhianati oleh pejabat-pejabat yang hanya
mementingkan kekayaan pribadi mereka. Pejabat-pejabat dengan mentalitas seperti ini seolah-olah hati nurani mereka telah mati. Oleh karena itu, mereka pantas mendapatkan
hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Namun, jika penegak hukum mengabaikan tindakan keji mereka, mari kita mendoakan mereka, sekalipun hanya dengan selemah-lemahnya iman yang kita miliki. Sebagai masyarakat Indonesia, saatnya kita sadar dan peduli akan pentingnya reformasi yang sejatinya mengusung perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.
Marilah kita bergandengan tangan, menyuarakan aspirasi kita, dan terus berjuang untuk melihat terwujudnya perubahan yang sesungguhnya. Mari kita memilih pemimpin yang memiliki integritas, yang akan melanjutkan dan mewujudkan agenda-agenda reformasi ini.
Dengan bersama-sama, kita dapat membangun Indonesia yang adil, transparan, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. (**).
