BRN | Jakarta – Peradaban Maritim Indonesia (Perami) melakukan aksi demontrasi yang kedua kalinya didepan kedutaan besar Vietnam menolak kosensi Zona Ekonomi Ekslisif (ZEE) Indonesia ke Vietnam jakarta, kamis 23 Agustus 2023.
Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi mendorong dorongan dengan aparat keamanan serta membakar larangan dan poster penolakan terhadap tindakan agresif vietnam dilaut cina selatan.
Ketua Perami Ariantomi Yandra mengatakan, hambatan dalam perlawanan dengan keras praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Vietnam dilaut cina selatan seperti penangkapan ikan ilegal bahkan reklamasi ilegal.
“Kami menilai bahwa memberikan kosensi ZEE kepada Vietnam merugikan Indonesia karena terkait dengan kerugian laut, yang mana kekalahan laut ini tidak bisa di tawar menawar”, ujar tomi.
Ia juga menyampaikan pemberian kosesensi tersubut juga berdampak terhadap nelayan lokal karena wilayah penangkapan mereka terus terganggu oleh adanya kapal-kapal Vietnam.
“Kosensi tersebut juga merugikan nelayan lokal dalam mencari penghidupan, sementara di sisi lain Vietnam terus menerus dengan masif tanpa terikat baik melakukan residivis”, ujarnya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut Perami menyampaikan lima tuntutan yakni :
1. Mendesak Pemerintahan RI agar mengambil tindakan tegas atas pengoperasian kapal vietnam IIIlegal fishing yang merusak ekosistem laut ZEE RI.
2. Menolak hasil perundingan ZEE RI dengan vietnam dan memberikan konsesi, karena vietnam diduga masih Destructive Fishing.
3. Memohon Pemerintahan RI untuk tegas mengawal kegiatan vietnam di Laut Cina Selatan (LCS) karena diduga membangun pangkalan militer dan melakukan reklamasi pulau besar-besaran secara ilegal.
4. Mendesak kepada KEDUTAAN BESAR VIETNAM untuk mengintruksikan pemerintahan vietnam Agar tidak melakukan tindakan Ilegal Fishing di perairan LCS, dan berdasarkan kesepakatan ZEE maka vietnam harus tunduk pada perjanjian Traktat yang sudah di tetapkan..
5. Menuntut DPR RI harus melakukan pengewasan terhadap hasil perundingan penetapan batas ZEE dan memenuhi kewajiban dan diwajibkan untuk mendorong transparansi proses pengesahan kesepakatan ZEE antara kedua negara.
Selain di tujukan kepada kedutaan besar Vietnam Perami juga menyampaikan tuntutan tersebut kepada DPR RI agar segera menjadi atensi pemerintah terkait masalah kedaulatan laut Indonesia. *(LI)
