November 14, 2024

BRN | JAKARTA  – Dalam rangka memperingati hari Perumahan Nasional 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) mengadakan Forum Diskusi “Indonesia Housing Forum 2023”. Tema dalam acara Forum diskusi tersebut adalah Membangun Rumah Inklusif, Berkelanjutan dan Terjangkau untuk Semuanya.

Acara berlangsung hari Rabu (30/08/2023), dimulai pukul 08.00 wib, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Acara dilakukan secara hybrid ini memberikan penjelasan mengenai perkembangan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat Indonesia. Event Forum diskusi ini juga terselenggara juga kerjaasama dengan beberapa stakeholder yang bergerak dalam  bidang pembangunan perumahan rakyat Indonesia.

Forum Diskusi dibagi menjadi 2 sesi, antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah dalam Menyediakan Rumah Terjangkau bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah.

2.Kisah Sukses Kolaborasi Banyak pihak berkepentingan untuk menyediakan rumah terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Dalam pembukaan acara menampilkan keynote speaker dari Menteri PUPR, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc yang paparan nya diwakili oleh Direktur Jenderal Cipta Kerja Ir. Diana Kusumastuti, MT. “Kebutuhan rumah warga di jamin oleh konstitusi, untuk dapat mencapai kehidupan yang layak. Pemerintah harus menjamin semua warga untuk memiliki rumah yang layak,” pungkasnya.

“Prosentase rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah layak sebesar 60.66 persen. Backlog kepemilikan sekitar 12.1 juta rumah tangga. Akses untuk mendapatkan rumah layak masih belum dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi rendah.”

“Faktor-faktor penyebab antaraakn keterbatasan lahan yang berimplikasi pada harga lahan hang makin mahal membuat harga rumah semakin tidak terjangkau bagi MBR. Penambahan penghasilan tidak mampu mengejar kenaikkan rumah, permasalahan transportasi, alih guna lahan setrta permasalahan sosial.”

“Kinerja pemerintah 2015-2022 telah membangun 1.553.459 unit rumah.”

“Juga penyediaan rumah bagi kelompok dengan kelompok masyarakat miskin ekstrem.”

“Juga mendapat dukungan dari penyediaan rumah dari stakeholder terkait. Para pengembangan yang tergabung dalam REI telah berkontribusi 400-500 ribu unit rumah pernah tahun. Sektor real estate dan konstruksi bangunan menyumbang 14.63 ℅,” jelasnya.

“Dukungan dari K/L lain, Pemerintah Daerah, civitas akademika yang berkontribusi memberikan saran, lembaga filantropi memberikan dukungan nya terhadap pembangunan perumahan di Indonesia dan juga dukungan CSR dari berbagai badan usaha untuk meningkatkna akses masyarakat untuk rumah layak huni.”

“Sejak 2015-2022 pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo, terus menyediakan perumahan layak huni bagi rakyat Indonesia yang inklusif bagi masyarakat Indonesia, ” ujarnya.

Dalam sesi pertama, sebagai narasumber antara lain, Iwan Suprijanto (Dirjen Perumahan PUPR), Dao Harrison (Sr.Holding Specialist Bank Dunia), Joze Rizallino (Secretary of Department of Human Statement and Urban Development of Philippines.

Sesi kedua sebagai narasumber antara lain Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang), Michellina Laksmi Triwardhany (Presiden Direktur Prudential Life Assurance), Susanto Samsudin (National Director Habitat for Humanity Indonesia).

Kemudian acara Forum Diskusi, selepas makan siang acara dilanjutkan dengan Breakout  Room, yang dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama membahas mengenai Mitigasi bencana dan perubahan iklim bagi Perumahan terjangkau dan kelompok kedua membahas Dukungan sektor swasta untuk Perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Dari acara ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk memantapkan rencana pemerintah dalam pembangunan Perumahan ynag layak bagi segala lapisan masyarakat Indonesia.

Sementara itu Ketua Umum DPN PERKASA M. Kuswandi ST, SH, MM mengatakan, Komunitas kami ini para tukang yang membutuhkan uluran tangan pemerintah, karena tidak mungkin tukang itu sudah berpenghasilan rendah terus mengurus sertifikat, karena untuk sertifikasi juga butuh biaya. Tapi secara undang-undang sebenarnya tukang-tukang ngak perlu khawatir karena kontraktor-kontraktor wajib bersertifikat. Developer, Kontraktor, Konsultan itu wajib mensertifikasi tukang-tukangnya di kontraknya sudah bunyi seperti itu, cuma memang mereka bandel nih belum dapat melaksanakan undang-undang secara baik,” ungkapnya.

Harapan kita itu seluruh Developer rumah subsidi itu, rumah subsidi itu kan rumahnya harusnya bagus tapi hasilnya kan RSSS. Harapan saya kalau ini betul-betul diawasi dengan baik, tukangnya pakai yang baik, berkualitas, bersertifikat, mestinya kualitas-kualitas yang jelek itu tidak terjadi itu harapan saya. Pemerintah ini sudah punya UU wajib bersertifikat haruslah dianggarkan tukangnya bersertifikat, di sertifikasi,” pungkasnya.    *(LI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *