BRN | Jakarta – Menteri Koordinator bidang, Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri agenda Dies Natalis ke57 sekaligus Universitas Wisuda Pancasila tahun ajaran 2022-2023 di Ballroom, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (9/ 11/2023).
Dalam orasi ilmiahnya di depan ribuan mahasiswa, civitas akademika dan para undangan yang hadir, Mahfud penekanan penerapan dan penegakan hukum yang harus menjadi landasan utama.
“Apa yang harus kita lakukan ke depan, bukan yang lain, jika ingin tetap menjaga negara ini, kita harus membangun keadilan dan penegakan hukum,” ujar Mahfud.
Hadir pula sejumlah tokoh nasional dalam acara dies natalis dan wisuda Universitas Pancasila ini, di antaranya Siswono Yudohusodo, Agum Gumelar, Hatta Ali, dan tokoh lainnya.
Ditegaskan Mahfud, hukum adalah panglima tertinggi bagi suatu bangsa dan negara. Sebuah negara bisa hancur jika penegakan hukum tidak tegak.
“Di mana pun, negara hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar, hukum dikondisikan, hukum dibuat alat tipu-tipu,” ingat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Mahfud menambahkan, sejatinya penerapan hukum yang benar tidak memerlukan adanya pembelajaran. Karena hukum harus langsung terpatri di dalam hati nurani setiap masyarakat dan khususnya para pemimpin bangsa.
“Kadang ada orang bilang, saya bukan orang hukum, nggak ngerti soal itu. Padahal gampang soal hukum itu, yakni kesadaran hati nurani kita,” kata dia.
Mahfud pun menyayangkan pejabat dan pencipta Pemerintah pembuat instrumen hukum, yang tidak mematuhi apa yang ditetapkan. Jika tidak menjalankan aturan hukum dengan baik, maka pejabat tersebut tengah berkhianat.
“Ketika pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya tidak bisa menjalankan hukum dengan baik, ia berkhianat terhadap bangsa dan negara ini,” tutupnya. *(Humas/LI)
