BOGOR | BRN – Kaukus Muda Betawi pro aktif hadapi lahirnya UU DKJ tentang penguatan budaya Betawi di Ciburial, Cisarua, Bogor – Jawa Barat.
Ketua panitia M.Ichwan Ridwan mengungkapkan dalam sambutan pembukanya, bahwa acara yang digelar para kaum muda Betawi tersebut adalah murni tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Ketua panitia, M.Ichwan Ridwan atau Bang Boim, menegaskan bahwa acara tersebut merupakan inisiatif masyarakat Betawi tanpa menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Acara ini murni inisiatif masyarakat Betawi tanpa anggaran dari pemerintah daerah. Sejak terbitnya Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang IKN dan berubahnya Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta. Kami yang tergabung dalam Kaukus Muda Betawi senantiasa melakukan kajian, analisa, diskusi, FGD dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat, DPR-RI, DPD RI, Pemerintah Daerah, DPRD serta instansi lainnya terkait hal tersebut diatas” kata Boim, sapaan akrab M. Ichwan Ridwan, Senin (17/02/2025).
Sehubungan telah dilantiknya DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029 dan akan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2025-2030 maka Kaukus Muda Betawi melakukan pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan Betawi yang hasilnya akan kami sampaikan kepada Gubernur dan wakil gubernur baru serta Pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Acara yang digagas oleh Kaukus Muda Betawi tersebut, selain dihadiri oleh para tokoh dan masyarakat Betawi, juga dihadiri oleh para mahasiswa rantau. Diantaranya mahasiswa Betawi yang sedang menjalankan kuliah di Universitas Negeri Malang Jawa Timur.
Dalam diskusi pembahasan Raperda tentang penguatan budaya Betawi yang dipandu oleh Dr. Usni Hasanudin tersebut, banyak mendapat tanggapan dan usulan serta harapan bagi para mahasiswa rantau.
Usulan tersebut terlontar dari Ahlul Fikri yang saat ini sedang menjalankan perkuliahannya di Universitas Negeri Malang Jawa Timur.
“Kami sangat bersyukur dan berterimakasih atas digelar nya acara ini” ungkap Ahlul, Selasa (18/02/2025).
“Kami mohon agar lembaga adat Betawi segera mengupayakan untuk dibuatkannya rumah singgah bagi kami para mahasiswa rantau yang kuliah diluar kota” sambung Ahlul.
Selain menyampaikan usulan dan harapannya, Ahlul juga mengungkapkan keprihatinannya tentang kurangnya perhatian lembaga-lembaga yang mengatas namakan Betawi terhadap para mahasiswa yang kuliah diluar kota.
“Tidak bermaksud membanding-banding kan dengan mahasiswa lain dari kota lain, dimana mereka banyak mendapatkan perhatian dan fasilitas dari pemerintah dimana mereka berasal” papar Ahlul menegaskan.
Selaku salah satu pimpinan rapat sekaligus ketua panitia, M. Ichwan Ridwan merespon usulan para mahasiswa rantau tersebut, bahwa dirinya akan berusaha untuk memperjuangkan seluruh aspirasi dan usulan yang berkembang.
“Insya Allah kita akan perjuangkan nasib serta usulan adik-adik kita mahasiswa” sambut Boim.
“Selain mengupayakan beasiswa bagi adik-adik kita yang masih kuliah, kita juga akan perjuangkan agar adik-adik kita yang kuliah di rantau bisa dibuatkan rumah singgah bagi mereka” sambung Boim.
Sementara Fajri Husein yang merupakan salah satu tokoh muda yang turut serta memprakarsai acara tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya didalam draf Rancangan Peraturan Daerah atau RAPERDA tentang penguatan budaya Betawi sudah dipersiapkan landasan konstitusinya. Terutama terkait sektor pendidikan dan kebudayaan.
“Sebenarnya kita sudah susun dan persiapkan landasan konstitusinya didalam Raperda ini” ungkap Fajri menanggapi berbagai usulan.
“Namun kita ingin agar ada keterlibatan dari para kaum muda Betawi yang kelak akan melanjutkan perjuangan kita-kita saat ini” tegas Fajri.
“Oleh karena itulah kita undang kesini” imbuhnya.
“Ini bukan akhir, tapi ini adalah awal dari tonggak sejarah perjuangan kita untuk kepentingan anak cucu kita nanti” pungkasnya.
Jalih Pitoeng yang juga hadir dalam pembahasan tentang RAPERDA tersebut mengusulkan agar lembaga adat Betawi ini menjadi rumah besarnya orang Betawi.
“Lembaga adat ini adalah sebuah warisan konstitusi bagi kaum Betawi dari generasi ke generasi” ungkap Jalih Pitoeng.
“Oleh karena itu saya sangat berharap agar seluruh kebijakan terkait keadatan dan kebudayaan harus dilakukan secara sentralistik agar tidak tumpang tindih kebijakan dikemudian hari” pinta Jalih Pitoeng.
“Sehingga semua persoalan dan permasalahan terkait kebetawian bisa dibahas, dimusyawarahkan guna memecahkan semua persoalan sekaligus memberi solusi dalam satu pintu kebijakan yaitu melalui lembaga adat Betawi” pungkas Jalih Pitoeng. (Jp).
