JAKARTA | BRN – Gelombang kebijakan Menteri Kesehatan RI yang makin menuai keresahan dan perlawanan, khususnya dalam sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran, kami merasa perlu bersuara. Kebijakan yang mengabaikan standar pendidikan dokter bukan sekadar persoalan angka atau regulasi, tetapi menyangkut masa depan kita semua. Tidak hanya masa depan calon tenaga kesehatan yang terancam kehilangan kualitas pendidikan terbaik, tetapi yang paling utama adalah masa depan kualitas kesehatan rakyat yang sangat bergantung pada pelayanan kesehatan yang bermutu.
Melihat hal tersebut, Dewan Guru Besar FKUI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) mengeluarkan seruan pada hari Jumat (16/05/2025), memanggil baik mahasiswa, alumnus dan praktisi dokter sebagai garda terdepan kesehatan, memiliki kewajiban menjaga integritas profesi ini. Tidak hanya belajar dan menguasai keilmuan untuk menyembuhkan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan kesehatan sebagai hak fundamental setiap warga negara.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IKM FKUI 2025 dan Ikatan Alumni (ILUNI) FKUI mengadakan Mimbar Bebas Salemba Bergerak, pada hari Selasa (20/05/2025), pukul 13.00 WIB hingga selesai, di Aula IMERI FKUI, Salemba, Jakarta. Tema yang diangkat adalah “Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Bermutu adalah Hak Rakyat.”
Narasumber dari mahasiswa, pengurus BEM FKUI, ILUNi FKUI dan praktisi kedokteran berorasi dengan garis besar menginginkan agar pemerintah khususnya kementerian Kesehatan RI jangan sepihak dalam mengambil dan mengeluarkan kebijakan pemerintah, perlu ada kerjasama dan kolaborasi mendengar aspirasi dari praktisi pendidikan, kedokteran dan masyarakat.
Ketua ILUNI FKUI, Dr. dr. Wawan Mulyawan, SpBS, Subspes N-TB, SpKP, AAK. mengatakan, “Apa yang ingin kita perjuangan kan, mari kita bertindak dan melihat berbagai hal yang menjadi fokus perjuangan kita. Saya berbicara Astacita Presiden RI Prabowo, di nomor 4 mengatakan memperkuat SDM manusia, termasuk kesehatan. Bagaimana mungkin melemahkan standar pendidikan kedokteran, bisa meningkatkan standar kesehatan masyarakat Indonesia. Kita heran, justru pembantu di kabinet tidak membantu malah mengorbankan mutu dari kedokteran dan kesehatan. Hari Kebangkitan Nasional menegaskan komitmen kita dalam melawan kebijakan yang merugikan kesehatan bangsa Indonesia. Kita mempunyai tanggung jawab khusus menjaga kesehatan melalui. Profesi kita sebagai Dokter. Kami mendesak agar pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan yang tidak pro rakyat, apa perlu Presiden RI bisa mengganti pejabat yang tidak pro rakyat dan tidak menjalankan kebijakan dari Astacita,” pungkasnya dalam berorasi.
Para Guru Besar FKUI membacakan Deklarasi dalam Rangka Mengkritisi Kebijakan Pemerintah dalam dunia Kesehatan RI. Mereka mengkritisi bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini dalam dunia kesehatan dan kedokteran Indonesia sangat merugikan. Keberatan ini dikarenakan ekosistem pendidikan kedokteran dan dunia kesehatan
1. Kami mengingat kebijakan kesehatan harus berbasis ilmiah dalam Ilmu Kedokteran dan kesehatan, berbasis bukti etika dan kolaborasi antara semua aspek kesehatan. Anggaran kesehatan
2. Kami menolak kebijakan yang tidak mendukung dan mengabaikan mutu dan tradisi pendidikan kesehatan yang tidak ilmiah. Kami menolak langkah instan kompetensi pendidikan kesehatan. Perlu ada akuntabilitas dan komprehensif, ada keterlibatan dunia pendidikan kedokteran dalam mengambil kebijakan pemerintah.
3. Kami menolak kebijakan birokrasi yang melemahkan dunia pendidikan kedokteran. Dapat merusak hubungan kesehatan dan menurunkan kualitas kesehatan Indonesia.
4. Kami prihatin narasi publik yang menyudutkan profesi kedokteran. Semua terjadi karena adanya kesenjangan dalam meningkatkan kualitas profesi kedokteran. Hilangnya kepercayaan kesehatan RI, sehingga banyak yang masyarakat berobat ke luar negeri.
5. Kami menolak pengambilalihan kolegium dokter spesialis selama 50 tahun mengembangkan dokter spesialis. Sekarang adanya kebijakan yang mendapat pengaruh politik dan birokrasi, membawa kesenjangan dan merusak sistem dari kedokteran. Ingin independensi kolegium dokter spesialis.
Pada akhir para Guru Besar FKUI ingin ada adanya independensi, pejabat pemerintah pemangku kepentingan mengerti dunia kesehatan, tidak egosentris dan otoriter dalam mengambil keputusan.
Sebanyak 365 Guru Besar FKUI dan dunia pendidikan kedokteran seluruh Indonesia mendeklarasikan mendukung atas keprihatinan serta melawan kebijakan pemerintah yang merugikan dunia pendidikan kedokteran dan kesehatan masyarakat Indonesia. (Jn).
