JAKARTA | BRN – Mencermati situasi yang memanas dalam pembangunan Puskesmas di Kelurahan Glodok yang “mencaplok” lahan lapangan terbuka bagi aktifitas sosial olahraga dan bermain anak-anak setara RPTRA oleh Dinas Kesehatan Jakarta Barat tampaknya pemerintah provinsi Jakarta dalam hal ini Gubernur Pramono Anung sebaiknya segera turun tangan mengendalikan kebijakan salah satu instansinya yang cenderung ngawur dan kebablasan karena adanya kepentingan oknum tertentu dibalik proyek ini.
Bukan tanpa alasan, ketika dalam salah satu tangkapan layar komen di Media Sosial Tiktok akun @ Lapangan Kebontorong seorang bernama Rambe menulis “padahal yng demo orang orang cina nya, itu yng bawa mobil molen nya saya,justru asli warga situ ga ada yng protes” sungguh sangat mengejutkan bahwa masalah kegaduhan yang dibuat mereka ketika mendatangkan mobil-mobil molen malam hari justru warga asli sana yang disebut cina itu.
Sungguh cara berpikir rasisme yang sangat tidak patut dan mungkin juga sentimen rasial ini menjadi bekal oleh mereka oknum-oknum yang berada di proyek ngawur ini, dan bisa saja kemungkinan Rambe yang mengaku bawa mobil molen itu diarahkan untuk membuka akun tersebut dan menuliskan komennya, karena rasanya janggal juga seorang sopir sampai melacak akun semacam itu.
Kejadian yang nyaris ricuh malam itu menjadi viral dengan tidak kurang dilihat oleh hampir dua ratus ribu netizen hingga artikel ini ditulis dan tentu saja ini menjadi saksi nyata betapa pihak Dinkes secara tidak langsung patut diduga memakai faktor rasis untuk memaksakan kehendaknya mengkooptasi lahan tersebut. Pantas saja bahkan wakil rakyat sekelas Ima Mahdiah pun malah mendukung habis secara vulgar memaksakan proyek yang nilai-nilai studi kelayakannya sangat minim dan hanya berbasis retorika kata-kata kiasan saja.
Maka sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat berkepanjangan dilingkungan orang “cina” ini adalah sangat bijak sekali Gubernur Pramono Anung mengambil alih masalah ini secara langsung, menghentikan, meninjau dan mengevaluasi cara mengembalikan fungsi lahan ini seperti semula. Selain bijak juga terkesan sangat manusiawi terhadap warga yang berasal dari golongan manapun tanpa membeda-bedakan asal usul entitasnya.
Bahkan Presiden Prabowo pun dalam pernyataannya yang disampaikan pada hari ini bahwa “Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti”.
Sehingga tentu saja warga Kebon Torong yang juga merupakan bagian rakyat sekecil apapun tetapi mengalami dampak besar perlakuan tidak adil dan semena-mena apalagi berbasis sentimen entitas sangatlah patut dilindungi bersama-sama oleh segenap pemerintahan Provinsi maupun Pusat.
Karenanya kasus Lapangan Kebon Torong ini dipastikan hanya bisa diselamatkan oleh Gubernur atau Presiden atau mereka akan memasuki masa nelangsa berkepanjangan di kemudian hari sebagai korban perasaan tertekan tiada berdaya memulihkan keselarasan hidupnya ditengah bangunan yang mengejeknya setiap hari dan bila itu terjadi. (**).
**Adian Radiatus
