JAKARTA | BRN – Jumat (05/09/2025). Minggu lalu, penghujung Agustus 2025, serangkaian demo rakyat dengan tujuan sangat jelas terkait rasa keadilan telah dinodai oleh anasir-anasir lawan politik dengan tujuan sangat jelas ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dibawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto.
Dalam konstelasi perebutan kekuasaan semestinya telah berakhir setelah pengumuman pemenang Pilpres periode 2024-2029 oleh KPU pada bulan Maret tahun 2024 lalu, tetapi rupanya bara api berakhirnya kekuasaan diseputar mantan presiden Jokowi belum padam apalagi banyak kepentingan yang harus dijalankan yang tentu saja belum tentu seirama dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Maka ketika kebijakan dan langkah-langkah penyelenggaraan negara oleh Presiden Prabowo semakin jelas arahnya terkhusus membersihkan negara dari para pelaku korupsi maupun koruptor-koruptor yang sudah lama menyedot kekayaan dan keuangan negara yang merupakan hak hidup rakyat banyak, mereka tampaknya semakin goyah dan gejala berkolaborasi dengan para petualang politik semakin menunjukan wajah asli mereka.
Puncaknya adalah upaya makar lewat membonceng aksi demo mahasiswa di DPR dan mako brimob oleh rakyat yang berujung kegagalan karena ternyata rakyat tidak lagi dapat dihasut apalagi diperalat untuk tujuan jahat seperti yang direncanakan mereka.
Namun demikian pasca penanganan para korban kerusuhan ada hal yang tentunya perlu diklarifikasi seperti terkait perintah Presiden untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada anggota Polri yang menjadi korban saat mengamankan kejadian tersebut, tentunya ada kriteria yang lebih spesifik sehingga tidak dirasa kontra keadilan terhadap korban lainnya.
Presiden dipandang perlu menegaskan bahwa perintah tindakan tegas hanya ditujukan kepada pelaku yang nyata-nyata membuat onar, bukan peserta demo atas masalah yang dituntut, sengaja merusak fasilitas umum dan pelaku penjarahan dengan alasan apapun, tindakan tegas juga dilakukan secara terukur dan profesional.
Saat ini rakyat sungguh-sungguh butuh suasana super kondusif untuk memacu pergerakan ekonomi riel yang menjadi andalan masyarakat menengah dan kebawah, sehingga meskipun popularitas presiden Prabowo meningkat seiring keberhasilan tim aparat negara mengatasi gelombang keributan dan kerusuhan di beberapa daerah, normalisasi segala aspek kehidupan menjadi skala proritas yang utama termasuk pengendalian harga sembako.
Selain para pejabat negara terkhusus para menteri dan petinggi negara lainnya, maka presiden juga perlu juru bicara yang dapat menterjemahkan secara lebih spesifik maksud dan tujuan ucapan yang disampaikan Presiden di depan publik maupun media bila dirasakan mengundang polemik ditengah friksi tajam dikalangan masyarakat sehingga penjelasan yang lugas dan jelas akan memperkuat kepercayaan yang dari hari ke hari tampaknya terus bertumbuh seiring cara penanganan permasalahan dirasakan tepat dan bijak.
Karena meskipun kesan seorang ksatria, jujur, berani dan tegas serta tulus melekat pada pribadi Prabowo, tetapi kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan tetap diperlukan disamping kecermatan atas urgensi suatu situasi untuk disampaikan kepada publik bila duduk persoalan belum cukup jernih untuk diungkapkan secara langsung. (**).
**Adian Radiatus
