JAKARTA | BRN – Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa (07/10/2025) pukul 13.00 WIB bertempat di Aula Buya Hamka, Lantai 4, Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi No 51, Jakarta Pusat, mengadakan acara Konsolidasi nasional.
Acara tersebut ingin mencermati perkembangan dan situasi Gaza dan Palestina yang secara umum, semakin tersudut pihak Israel dan sekutunya pasca KTT dan Sidang Umum PBB baru-baru ini serta memperingati 2 tahun Badai Aqsho 7 Oktober 2023 lalu.
Hadir dalam acara tersebut wakil-wakil Ormas Islam, majelis-majelis agama, lembaga filantropi dan bela Palestina, akademisi, tokoh (agama, sosial, politik), pejabat publik, aktivis perempuan, dan media.
Juga dalam Konsolidasi ini merumuskan pernyataan sikap serta meninjau situasi terakhir dari Palestina sampai hari ini.
Salah satu tokoh yang hadir dalam acara tersebut adalah wakil MPR RI yang juga senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid.
Hidayat mengatakan bahwa perlu semua pihak mendukung pemerintah dan rakyat Indonesia yang mendukung perjuangan kemerdekaan negara Palestina menjadi negara yang berdaulat dan diakui oleh dunia.
“Kita sebagai bangsa Indonesia harus terus menlanjutkan perjuangan deri tokoh-tokoh nasional dan agama sebelum yang mendukung perjuangan bangsa Palestina meriah kemerdekaan nya. Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lalu, dalam sidang di PBB di New York, sudah banyak dukungan negara-negara untuk kemerdekaan Palestina, bahkan mengejutkan, Inggris dan Perancis mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini menunjukkan perubahan situasi dunia, dimana negara-negara tidak ingin ada lagi genosida terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Oleh karena itu, kita terus lanjutkan perjuangan ini, perjuangan umat dalam menegakkan kebenaran dan kemerdekaan negara Palestina menjadi utuh dan diakui seluruh dunia, ” Pungkas Hidayat.
Sementara itu, hadir pula dalam acara Konsolidasi Nasional tersebut, Direktur Forum Buddhis Indonesia, Adian Radiatus. Dalam pernyataan, Asian mengusulkan dibukanya semacam kantor bernama “Ruang Palestina” di Markas PBB, New York, guna kepentingan proses Kemerdekaan Palestina.”Saya ingin usulkan agar segera dibuka kantor bersama untuk “Ruang Palestina”, yang bertujuan menyusun konsep dan persiapkan lainnya agar segera terwujud berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan diakui oleh dunia, ” usul Adian.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, membacakan sembilan poin deklarasi dalam Konsolidasi Nasional Civil Society Indonesia
Berikut delapan poin deklarasi:
1. Mengapresiasi perjuangan sejumlah negara kunci, termasuk RI, atas terselenggaranya sejumlah upaya diplomasi intensif seperti Konferensi New York 28-30 Juli 2025 yang telah hasilkan Rencana (Usulan) Perdamaian “Komprehensif” Palestina.
Memahami sikap pemain kunci, termasuk Hamas, yang menyetujui proposal Trump sebagai dasar perundingan penyelesaian masalah Palestina, khususnya Gaza, mengingat prioritas utama adalah penghentian perang dan genosida, pengiriman bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza yang hancur total
2. Menegaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina— termasuk Hamas dan faksi-faksi perlawanan lainnya— adalah bentuk sah pembelaan diri terhadap penjajahan dan genosida, yang diakui oleh hukum internasional dan syariat Islam.
Kami menyerukan agar kelompok negara Arab-Islam, baik rakyat maupun pemerintah, mengadopsi sikap Palestina yang berpegang teguh pada prinsip dasar dan hak-hak sahnya dalam membela tanah, kehormatan, dan situs-situs sucinya.
3. Mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan berkelanjutan melalui langkah-langkah politik, diplomatik, media, dan gerakan rakyat agar Israel memenuhi tuntutan sah rakyat Palestina.
Dukungan politik, media, dan publik kepada perlawanan Palestina sangat penting sebagai payung perlindungan atas hak-hak kemanusiaan dan kedaulatan bangsa Palestina
4. Menyerukan kepada seluruh Bangsa Indonesia untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan, advokasi politik, dan diplomasi publik bagi Palestina; menggalang doa, dukungan moral, dan donasi bagi rakyat Gaza; serta menanamkan kesadaran bahwa pembelaan terhadap Palestina adalah bagian dari jihad kemanusiaan dan amanat keagamaan
5. Siap bersinergi dengan Pemerintah RI untuk memperjuangkan diplomasi aktif Indonesia di dunia internasional demi penghentian agresi Israel, mendorong PBB, OKI, dan negara-negara sahabat mengambil langkah tegas untuk perlindungan rakyat Gaza, serta mengawal proses menuju pembebasan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem (Al-Quds Al-Syarif) sebagai ibu kotanya
6. Mengajak seluruh bangsa Indonesia dan ummat Islam di seluruh dunia untuk meninggalkan perpecahan, menolak normalisasi dengan penjajah Israel, dan bersatu dalam satu barisan keimanan dan kemanusiaan demi pembebasan Palestina dan keselamatan Masjid Al-Aqsa
7. Mengusulkan kepada PBB untuk membuat “Palestina room” (ruang palestina) di markas PBB untuk koordinasi bagi persiapan kemerdekaan Palestina
8. Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap semua bentuk propaganda dan gerakan pro Zionis di Indonesia
9. Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk membuka komunikasi secara langsung dengan faksi-faksi perlawanan Palestina untuk memperkuat persatuan nasional palestina dan menggagalkan rancangan-rancangan Israel. (Ril/jn).
