JAKARTA | BRN.com – Sabtu (02/12/2023). Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo melantik 34 anggota Majelis Rakyat Papua – MRP Provinsi Papua periode 2023 – 2028. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua, Selasa (7/11/2023) sore.
Setelah pelantikan tersebut, kemudian diadakan pemilihan untuk ketua MRP untuk masa bakti 2023 sampai 2028. Dalam proses pemilihan dengan menggunakan voting, ada calon yang diunggulkan, yaitu Dorince Mehue dan Pdt. Robert Horik. Dalam proses voting tersebut, dimenangkan oleh Pdt. Robert Horik dengan selisih 1 suara dengan Dorince Mehue. Namun ada dugaan, proses tersebut tidak fair dan juga pencalonan Pdt. Robert Horik tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur pemilihan ketua MRP Papua.
Dorince Mehue, sebagai anggota MRP tahun 2023 – 2028 yang kembali menjabat setelah sebelumnya menjabat, mengemukakan bahwa proses voting tersebut salah prosedur dan belum sah dan belum menjadi keputusan akhir.
“Hari ini saya ingin mengklarifikasi semua tentang adanya opini yang di bangun dan dilakukan oleh oknum MRP yang mengacaukan proses pemilihan pimpinan MRP Periode 2023 – 2028 yang dikatakan sudah final tetapi itu semua saya nyatakan sebagai pembohongan publik atau penipuan publik,” ujarnya kepada media, Jumat malam (02/12/2023).
“Saya sendiri Dorince Mehue merupakan salah satu kandidat dari 9 orang kandidat yang mengikuti pemilihan sebagai pimpinan MRP dan 34 orang telah memberikan hak pilihnya tetapi kenyataan di dalam proses pemilihan pimpinan MRP tersebut telah terjadi kecurangan dan terjadi sesuatu di luar dugaan kami yang terjadi dalam lembaga ini.”
“Pertama saya ingin menyatakan bahwa pada seluruh rakyat papua bahwa proses pemilihan pimpinan MRP masih deadlocked atau masih di closing sementara yang berarti MRP belum mempunyai ketua MRP, wakil Ketua MRP 1 dan wakil ketua MRP 2.”
“Dari 9 orang kandidat ini telah mengikuti proses tersebut tetapi masing-masing telah mendapatkan suara yang cukup signifikan. Kecurangan yang telah di lakukan oleh oknum MRP tersebut sebenarnya merugikan kami para kandidat dan merugikan lembaga kultural.”
“Saya menghimbau kepada semuanya terutama kepada MRP untuk kita tidak membangun opini yang tidak benar karena ketika kita membangun opini tidak benar maka akan menimbulkan gesekan diantar kita semua.”
“Sampai saat ini dari pimpinan sementara belum menetapkan dari pimpinan yang pasti, karena belum terjadi rapat pleno untuk menetapkan dan belum dibacakan surat keputusan MRP yang menetapkan 3 orang untuk pimpinan lembaga.”
“Saya harap kita semua bisa tetap tenang untuk mengikuti semua proses tersebut dengan baik.”
“Untuk para saudara-saudara yang bukan dari wilayah adat Tabi Seri harusnya menjadi anggota saja sudah bersyukur karena dengan dibukanya peluang menjadi MRP oleh satu orang maka nantinya akan ada lagi orang-orang bukan dari wilayah adat Tabi Seri akan masuk menjadi anggota MRP.”
“Semoga proses pemilihan ini bisa menjaga marwah lembaga ini dan tidak boleh ada sikap atau perilaku yang merendahkan lembaga ini dengan melakukan politik uang dan tidak ada intervensi dari external.”
Lembaga MRP adalah lembaga yang independen harus netral dan tidak ada intervensi dari pihak manapun karena semua anggota harus bisa jaga diri sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.”
“Saya adalah anggota yang masuk periode kedua ini melihat dan kecewa untuk periode kali ini bisa terjadi deadlocked untuk pemilihan pimpinan. Sehingga apa yang sudah kami lakukan selama 21 hari di karantina berarti tidak menghasilkan sesuatu bahkan kami yang harusnya menghasilkan pimpinan yang definitif sehingga agenda-agenda MRP kami boleh lakukan sesuai dengan jadwal yang ada untuk melakukan dan memproteksi hak-hal dari orang asli Papua terkait dengan hak politik orang Papua baik untuk pemilihan MRP dan persiapan pemilihan gubenur dan wakil gubenur juga agenda-agenda lain yang sangat penting.”
“Seharusnya kami yang merupakan MRP induk yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam proses dalam saudara-saudara kami yang baru terpilih sehingga dengan terjadinya hal seperti ini kami tidak bisa melakukan itu semua, ini sangat kami sesalkan.”
“Saya berharap bapak Menteri dalam negeri dan bapak Wakmendagri yang telah melantik kami untuk bisa segera mengevaluasi kami dan melihat proses-proses dalam lembaga ini sehingga kami semua bisa diarahkan dan dituntun agar proses yang sesungguhnya dengan bersih harus segera di laksanakan. Karena sudah banyak fakta dan bukti yang kami miliki dan saat ini didalam internal MRP sudah terjadi pengelompokan dan ini membuat kekecewaan karena ini tidak bisa menjadi contoh untuk saudara-saudara kita yang baru di MRP Pemekaran,” ujar Dorince Mehue.
Kemudian Dorince Mehue menegaskan bahwa pada saat pelantikan Mendagri lewat bapak Wamendagri telah menegaskan tentang Perdasi nomor 5 tahun 2022 secara tegas sehingga kami sangat mendukung statemen pemerintah yaitu Wamendagri. Termasuk menyatakan bahwa yang dilantik hari ini sudah memenuhi quorum untuk melakukan agenda lembaga termasuk pemilihan pimpinan definitif.
“Soal saudara- saudara-saudara yang tertunda pelantikan nya, hal itu urusan pemerintah karena bukan ranahnya lembaga. Jadi mari kita semua tenang dan melaksanakan tugas kita sebagai wakil rakyat orang Papua asli demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia asli Papua . Goal kita semua adalah membawa Papua menuju Papua emas 2041 dan dipersembahkan buat NKRI menuju Indonesia emas 2045. Dari Papua untuk Indonesia yang kita cintai, ” pungkasnya.
Diakhir pernyataan nya, Dorince Mehue mengatakan,”Untuk pemilihan pimpinan, usulan saya harus uji kelayakan dan paparan visi misi harus diuji oleh Depdagri sebagai Kementerian teknis yang punya tugas melakukan pembinaan dan pengawasan atau binwas, ” ujarnya. (JN).
