JAKARTA | BRN – Perayaan HUT TNI ke 79 pada 05 Oktober 2024 nanti merupakan capaian prestasi TNI dalam hal menjaga kedaulatan dan kemerdekaan NKRi. Apalagi di bulan Oktober ini, tepatnya 20 Oktober akan dilantik Presiden Baru dan pemerintahan baru dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Banyak harapan dari masyarakat Indonesia, agar TNI dan pemerintah baru dari Presiden terpilih Prabowo Subianto terus mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI.
Bangsa Indonesia yang juga dikenal sebagai bangsa maritim karena sebagian besar luas wilayah terdiri dilautan, membutuhkan keamanan serta kebijakan yang tepat dalam mempertahankan wilayah maritim di NKRI tersebut. Oleh karena itu, dalam memperingati HUT TNI ke 79 dan menyambut pemerintahan baru Prabowo Subianto, salah satu pengamat Maritim Nasional, Dr (HC). Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.H., M.Mar., memberikan tanggapan dan apresiasi atas momen tersebut.
Berikut tanggapan dari Dr (HC). Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.H., M.Mar., kepada media, disela-sela acara wisuda atas dirinya yang mendapatkan gelar Magiste Hukum Lulusan terbaik dari Universitas Bhayangkara, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (02/10/2024).
“Dalam memperingati HUT TNI yang ke 79, saya mengucapkan selamat kepada TNI agar semakin dewasa menjadi institusi yang mampu melindungi dan menjaga setiap jengkal dari wilayah Republik Indonesia. Juga dapat menyelesaikan berbagai hambatan dari dalam maupun dari luar.”
“Terkait dengan dunia maritim, tentu saja saat ini kita bahwa tantangan semakin besar, tapi dengan kepemimpinan presiden yang baru yaitu Bapak Prabowo, saya memiliki keyakinan yang baik sekali karena beliau berasal dari militer. Dalam kesempatan terbarunya sebagai menteri Pertahanan dalam kabinet Presiden Joko Widodo, saya lihat lumayan cukup Prabowo Subianto membantu kepada TNI Angkatan Laut untuk bisa mengembangkan keamanan maritim dan juga membeli Alutsista yang memang diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia yang tercinta ini,” pungkas nya.
Hakeng menambahkan,”Untuk Kebijakan pemerintahan yang baru nanti, sebagai pengamat maritim Saya sedikit banyak melihatnya dari aspek yang positif selalu pastinya. Ya, kita menunggu saja kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan, untuk sementara ini ada positif dari pemerintahan yang baru untuk bisa mengawal kebijakan maritim yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.”
“Menurut pengamatan saya, contoh misalnya kebijakan terkait dengan Poros Maritim, tidak secara langsung oleh presiden terpilih terkait dengan Poros Maritim, kita sama tahu beliau memiliki dibuktikan dengan kunjungan ke dalam hasil akhir masa jabatannya sebagai Menhan, kemarin beliau telah melakukan kerjasama langsung dengan Vietnam, lalu juga dengan Australia agar stabilitas daripada kepentingan maritim Indonesia yang hendak dibawa tetap terjaga.”
“Apresiasi saya yaitu kado terbaik yang dihasilkan oleh pemerintahan sebelumnya yakni revisi ketiga dari undang-undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008, dimana sudah disahkan kemarin dan menjadi karya terbaik. Saya sendiri sebagai pengamat maritim tentunya dapat melihat pasal-pasal apa yang dirubah dalam aturan tersebut mengandung nilai-nilai positif yang dihasilkan oleh pemerintah sebelumnya, dan pemerintahan selanjutnya justru bisa meneruskan aspek-aspek positif yang ditinggal, seperti contohnya satu harga Bahan Bakar, Poros Maritim, dan lainnya. Hal-hak tersebut semua harus bisa dikembangkan oleh pemerintahan yang baru sehingga menjadi program unggulan bagi masyarakat Indonesia.
“Kita memiliki 6 ribu pulau yang dihuni oleh bangsa Indonesia. Kita semua harus bisa memaksimalkan potensinya jika kita memang fokus sebagai bangsa maritim, ” ujarnya mengakhiri wawancara nya kepada media. (JN).
