JAKARTA | BRN+ Ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) Jalih Pitoeng mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi dan manipulasi di dinas kebudayaan yang telah dilaporkan oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Jalih Pitoeng dihadapan para awak media di Jakarta, Selasa 11 November 2024.
Relawan Militan Prabowo yang berkomitmen untuk mengawal sekaligus mendukung pemerintahan Prabowo yang bersih dan bebas dari korupsi, Jalih Pitoeng meminta kepada para pihak penegak hukum khususnya lembaga anti rasuah agar serius melakukan pemberantasan korupsi dinegeri ini.
“Kita minta kepada pihak kejaksaan tinggi Jakarta untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindakan yang koruptif dan manipulatif di dinas kebudayaan” ungkap Jalih Pitoeng, Selasa (11/11/2024).
Menurut Jalih Pitoeng, dirinya tidak rela anggaran kebudayaan nya dikorupsi untuk memperkaya diri pejabat dengan cara-cara yang tidak beradab dan merugikan para pegiat dan pelaku seni budaya di tanah Betawi.
“Kita tidak rela uang yang telah dianggarkan oleh APBD DKI untuk melestarikan sekaligus memajukan kebudayaan Betawi dikorupsi dan dimanipulasi” kata Jalih Pitoeng.
“Retorika belaka. Bulshit aja ngomong mau melestarikan dan memajukan kebudayaan Betawi jika anggarannya saja dikorupsi dan dimanipulasi” celetuk Jalih Pitoeng dengan nada keras.
Lembaga yang dibangun oleh Jalih Pitoeng guna mengawal pemerintahan Prabowo yang bersih dan bebas dari Korupsi yang mengumandangkan jargon ‘No Kompromi pada Korupsi’ tersebut akan terus mendukung dan mengawal para pihak penegak hukum khususnya dalam pemberantasan dan pencegahan terhadap korupsi.
“Kita FORMASI tidak mengenal kompromi terhadap perbuatan korupsi dan manipulasi” tegas Jalih Pitoeng.
“Selaras dengan arahan pak Prabowo pada setiap kesempatan dalam pidatonya, bahwa tidak ada istilah kompromi dalam pemberantasan korupsi dan tidak ada beking membeking terhadap tindakan kejahatan yang merongrong pembangunan bangsa” sambung Jalih Pitoeng.
“Oleh karena itu, kita tidak pandang bulu. Siapapun, dimanapun dan kapanpun bahwa pelaku tindakan korupsi harus digantung dan dirampas aset hasil korupsi serta dimiskinkan keluarganya sebagai efek jera yang efektif” pinta Jalih Pitoeng menegaskan.
“Jika tidak, omong kosong kita bicara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi” sambungnya menegaskan.
Ditanya tentang dinas atau kementerian apa saja yang terindikasi adanya dugaan korupsi, Jalih Pitoeng mengatakan ada beberapa dinas yang ada di DKI.
“FORMASI sedang fokus bersih-bersih di DKI. Jadi bukan hanya di dinas kebudayaan saja. Tapi ada beberapa dinas yang terindikasi hal tersebut. Bahkan hal tersebut sesungguhnya telah diadukan sejak Kejati masih dipimpin oleh pak Edi Margono” jawabnya singkat.
Aktivis kelahiran tanah Betawi yang gigih menyuarakan dan meminta kepada presiden republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan undang-undang tentang perampasan aset koruptor ini juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
“FORMASI sangat mengapresiasi pihak Kejagung yang terus meningkatkan kinerjanya demi pemberantasan korupsi guna penyelamatan uang negara yang sejatinya untuk kemakmuran rakyat dan bukan untuk bermewah-mewahan para pejabat korup” Jalih Pitoeng mengungkapkan.
Selain itu, Jalih Pitoeng juga menegaskan bahwa jika pihak Kejati DKI tidak sigap dalam menyikapi aduan dan atau laporan masyarakat, dirinya akan segera mengadukan ke pihak Kejaksaan Agung.
“Jika pihak Kejati low respon dan atau abai akan hal ini, maka kita FORMASI akan mengadukannya ke Kejagung. Jika dipandang perlu saya akan menghadap pak Prabowo di istana dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta kebocoran-kebocoran yang merugikan keuangan negara” pungkas Jalih Pitoeng. (Ril/).
