BRN | JAKARTA – Indonesia yang merupakan negara Kepulauan, diperlukan saling koordinasi dalam berbagai aspek, dari geografis, pemerataan Pembangunan, ekonomi dan sebagainya.
Untuk memperkuat koordinasi Kepulauan di Indonesia, diperlukan penyampaian informasi yang faktual dan aktual mengenai propinsi-propinsi kepulauan di wilayah NKRI, maka Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan atau BKS mengadakan Forum Daerah Kepulauan. Acara diadakan hari Rabu (03/11/2022) dari pukul 08.30 wib hingga pukul. 16.00 wib, bertempat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.
Hadir dalam acara tersebut, ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan atau BKS dan juga Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, S.H., mengatakan perlu pemerataan dalam pembangunan di segala aspek di tiap provinsi di tiap daerah provinsi kepulauan di Indonesia.
“Melalui acara ini artinya apa mereka (pemerintah pusat) dapat peduli terhadap keluhan-keluhan yang ada di provinsi, ” pungkasnya.
“Semoga ada angin segar yang masuk dalam membantu kepentingan tiap daerah kepulauan di Indonesia.”
“DPD dan DPR RI di Indonesia bisa mendengarkan jeritan, tangisan, dan aspirasi para gubernur-gubernur yang membawa masuk rakyat serta berakselerasi bersama masyarakat-masyarakat di Kepulauan.”
“Ini bukan berarti kami meminta daerah khusus untuk pembagian bagian. Wilayah kepulauan juga punya tambang-tambang yang bisa dikelola oleh pemerintah kepulauan.”
Ada beberapa bidang sektor seperti kelautan pariwisata, perikanan, perkebunan, pertanian, dan lain-lain.
“Bagaimana luas wilayah?, bagaimana jumlah penduduk dan jumlah penduduk, hal ini mungkin yang kita yang harus dipikirkan. Itulah kita meminta undang-undang yang mengatur daerah kepulauan biar masyarakat terpencil bisa menikmati kehidupan. Saya mendorong perusahaan-perusahaan sebagai jembatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga kepada DPR RI. Diharapkan pembagian tersebut bisa merata sesuai jumlah penduduk, jumlah wilayah-wilayah untuk dapat mengelola potensi sumber daya alam kita juga ada kontribusinya, “pungkas.
*(LI)
