BRN | Jakarta – Rabu 29 Maret 2023 dan bertempat di kampus Universitas Paramadina Jakarta, HIPPI menggelar diskusi publik secara Hybrid.
Temanya yaitu ; “Ekonomi Berkeadilan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Dunia Usaha.”
Hadir para pembicara mumpuni adalah ;
1. Ketua HIPPI Suryani Motik PH.D.
2. Prof.Didin.S.Damanhuri Guru besar Universitas Paramadina.
3. Emil Arifin MBA pengurus HIPPI.
4. Adrian Wijanarko MM Kaprodi Manajemen Universitas Paramadina dan Direktur riset PPPI.
Sebagai moderator diskusi HIPPI kali ini oleh Arif Haryadi MM, dosen Universitas Paramadina. Sambutan rektor Universitas Paramadina Prof.Didik.J.Rachbini bahwa ; Ekonomi Berkeadilan itu sangat-sangat perlu dan harus terlaksana karena mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dunia usaha dinegeri ini bisa berjalan untuk kesejahteraan pelaku usaha UMKM.
Kepada ketum HIPPI, ibu Suryani Motik untuk jangan lelah terus menyuarakan kepada pemerintah menarik kebijakan kebawah supaya UMKM juga ikut merasakan kesejahteraan dalam berusaha dari pemerintah.
Terkait dari tema diskusi publik kali ini ketum HIPPI Suryani Motik mengingatkan, “Bahwa dunia usaha bisa maju, tak lepas dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengusaha UMKM itu sendiri guna mendorong semangat pengusaha untuk bergeliat kembali usai terpuruk dari pandemi covid 19 yg menghantam usaha hampir 3tahun.
HIPPI berusaha maksimal terus mengangkat UMKM yang terendah utk dibantu terus maju bisnisnya. Continuity dan sustainability dari suatu perusahaan berkeadilan, tumbuh kembang dimikro harus terus diperhatikan.” Itu hasil tesis saya.
Sebagai pembicara kali ini Prof.Didin.S.Damanhuri Guru Besar Universitas Paramadina mengatakan ;”Topik ini muncul lagi ekonomi berkeadilan dan pengaruh terhadap pertumbuhan dunia usaha.
Karena mainset pembangunan ekonomi itu masih terukur zaman orde baru.
Harus ada peran negara untuk menikmati keadilan ekonomi untuk para pengusaha.
Masalah tanah, finansial, modal, persyaratan, kerahasiaan bank, Sumber Daya Manusia (SDM), dsb kepada yg mikro untuk dibantu. Perubahan mainset sangat perlu.”
Dalam konteks ekonomi berkeadilan ada, pembicara kaum Milenial Adrian Wijanarko.MM dosen Universitas Paramadina mempunyai 6 point’ yaitu ;
1. Merubah mainset memahami situasi dan kondisi UMKM berasaskan ekonomi Pancasila, pembinaan kategori UMKM.
2. Pendanaan usaha ; membantu UMKM dengan kredit murah tanpa jaminan melalui BLU (LPDB), pembayaran maksimal 1 bulan.
3. SDM peningkatan kualitas SDM seiring dengan pertumbuhan usaha.
Memproteksi pasar UMKM.
5. Reformasi birokrasi ; transparancy dan service level yang lebih baik.
Mempermudah perizinan.
6. Good Governance ; pajak PBB – UPBI restitusi pajak badan (PPh 25).
Demikian perbincangan ekonomi berkeadilan, selanjutnya kedepan semoga merubah perilaku kebijakan untuk dunia usaha kita, untuk ekonomi Indonesia lebih kuat dan maju, demi sejahteranya anak bangsa.
(Jurnalis Christy)
