BRN | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berupaya agar pasokan BBM senantiasa tersedia dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Termasuk di Kecamatan Tambelan, salah satu kecamatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“BPH Migas hadir sebagai bentuk kepedulian bagi daerah 3T. Ini bagian dari pengaturan dan pengawasan dalam penyediaan dan distribusi BBM bagi seluruh masyarakat,” terang Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim di Kantor Bupati Bintan, Kepulauan Riau, Rabu, (17/5/2023).
Diketahui, pertemuan hari ini dilakukan untuk membahas adanya perbedaan harga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di Kecamatan Tambelan. Pemerintah Kabupaten Bintan sebelumnya menyampaikan kepada BPH Migas bahwa bahwa harga BBM jenis Pertalite di Kecamatan Tambelan lebih tinggi dari wilayah lainnya. Hal ini terjadi karena belum ada lembaga penyalur resmi yang menjual BBM Pertalite untuk Konsumen Pengguna Non Perikanan untuk wilayah daratan Kecamatan Tambelan.
Abdul Halim menjelaskan bahwa BPH Migas mendukung penuh dan akan mengawal penyediaan dan distribusi BBM di Kabupaten Bintan. “BPH (Migas) full support. Saya akan monitor sampai ini selesai,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini terdapat satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Kecamatan Tambelan, dimana SPBU Nelayan tersebut hanya dapat menyalurkan BBM kepada Nelayan saja sedangkan untuk Konsumen Pengguna Non Nelayan yang berada di dararan Tambelan belum terpenuhi kebutuhannya untuk mengatasi Permasalah tersebut diperlukan Pembangun SPBU BBM kompak di daratan tambelan agar dapat menjamin ketersediaan BBM bagi semua konsumen Pengguna di daratan tambelan dengan harga yang sama seperti harga Pertalite yang ditetapkan Pemerintah.
Untuk itu, Abdul Halim mengajak semua pihak bersama-sama saling membantu menyelesaikan tantangan yang dihadapi. “Duduk bersama. Saling membantu dengan hati. Tinggalkan ego sektoral, karena ini menyangkut banyak pihak,” tukasnya.
Hal senada diungkap Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman. Adanya komunikasi yang intensif dan koordinasi yang baik dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. “Pertemuan hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah, baik pusat, maupun daerah, memiliki peran penting agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didorong untuk penyaluran BBM. “Pemda bisa mendorong BUMDes sebagai badan usaha yang menyalurkan (BBM),” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira menyampaikan harapannya agar pertemuan ini menjadi solusi terbaik di daerah tersebut. “Ini akan menjadi pilot project dalam pemenuhan BBM bagi daerah lainnya,” tutur Luki.
Tampak hadir dalam pertemuan ini Direktur BBM BPH Migas Sentot Bradjanto Tri Putro, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bintan Mohammad Panca Azdigoena, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bintan Asy Syukri, dan Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau Dambha Herviyanto.
*(Humas/LI)
