BRN, Jakarta – Untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah memiliki sejumlah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dibangun dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Berbagai PSN yang dibangun mulai dari jalan tol, bandara, bendungan, dan infrastruktur lainnya.
Menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara kumulatif dari tahun 2016 hingga Februari 2024, sebanyak 195 PSN telah selesai dan beroperasi penuh dengan nilai Rp1.519 triliun. Hal tersebut ia ungkapkan setelah mengikuti Rapat Internal terkait perkembangan PSN di Istana Merdeka pada Senin (18/03/2024).
Airlangga Hartarto juga menyebut, terdapat 41 PSN yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. “Untuk Februari sampai Maret, 5 proyek akan selesai, April sampai September 2024 ada 24 proyek yang ditargetkan selesai, dan Oktober sampai Desember 2024 ada 12 PSN,” ungkapnya.
Dari 36 proyek periode April hingga Desember, terdapat berbagai isu yang diberitakan terutama terkait pengadaan tanah dan tata ruang. Untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Ini dibahas tadi, hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh _stakeholder_,” kata Airlangga Hartarto.
Sehubungan dengan itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen terus mendukung percepatan pengembangan PSN. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa dukungan Kementerian ATR/BPN di antaranya dari pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN. “Yang jelas prinsipnya adalah bagaimana kita ingin pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat, lebih bagus,” ucap Menteri AHY.
Dalam prosesnya, Menteri AHY juga memastikan bahwa pengadaan tanah untuk lokasi PSN tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tanah yang akan digunakan harus berstatus _clean and clear_. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
“Kenapa? Karena kita tahu bahwa di berbagai lokasi yang selama ini juga kita sering hadapi. Ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut, sedang berada atau tinggal, termasuk juga punya kehidupan, bekerja, bertani, berkebun, di lokasi-lokasi yang dijadikan lokasi PSN. Oleh karena itu, kami juga harus berjanji terlebih dahulu sebelum bisa mengeluarkan sertipikat apa pun, statusnya harus jelas tambah dulu,” Menteri AHY.
Perlu diketahui, Rapat Internal bersama Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ini diikuti oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Lembaga. (MW/JM/CS)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
*(Humas/LI)
