BRN | Jakarta – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan pemilihan serentak 2024. IKP merupakan upaya untuk melakukan penangkapan potensi pelanggaran dalam pemilu. Grand launching IKP digelar di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022). Grand launching audiensi oleh seluruh jajaran anggota Bawaslu.
Selain itu, acara juga berpartisipasi menghadiri anggota KPU dan DKPP. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IKP merupakan parameter untuk melihat sehat atau tidaknya demokrasi di Indonesia.
“IKP ini adalah program turunan dari 2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022 dan sampai saat ini menjadi program prioritas kami 2024, sehingga diharapkan ini menjadi perhatian kita semua,” kata Bagja dalam sambutannya.
Bagja mengatakan IKP merupakan program pencegahan kerawanan pada pemilu 2024. Dia menyebut IKP diluncurkan sebab telah ditetapkannya partai peserta pemilu 2024.
“IKP kita mulai pada pemilu 2024 dan kita launching pada kali ini kenapa? kompetensi pemilu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bagja mengimbau para lembaga penyelenggara pemilu dan peserta pemilu harus tetap saling berkoordinasi. Hal itu, agar tercipta perdamaian yang gembira dan lancar.
“Yang paling utama saat ini adalah pencegahan, dan yang paling utama kita mengundang demokrasi kita, pesta demokrasi kita, tempat demokrasi kita adalah tempat demokrasi yang kompetitif tinggi, tapi tetap dalam suasana gembira dan juga suasana kerangka Republik Indonesia,” katanya.
Bagja mengatakan peserta pemilu tidak menggunakan politisasi sara atau hoax. Bagja berharap pemilu 2024 dapat menciptakan demokrasi yang diharapkan.
“Tekanan kami kepada peserta demokrasi ke depan adalah pesta demokrasi yang diharapkan tidak ada lagi persaingan yang ketat, dan menggunakan isu-isu tidak benar, politisasi sara. Pada saat kami melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Presiden Jokowi, hal itu dia tekankan,” ujarnya.
Sementara itu Junaedi Anggota Bawaslu Kabupaten Bima mengatakan Bawaslu RI mengingatkan kita kompak, menjaga integritas, secara struktur organisasi, kita sebagai jajaran terbawah untuk bawaslunya selalu diberikan arahan-arahan,” ujarnya.
IKP singkatan dari Indeks Kerawanan Pemilu, jadi indeks kerawanan pemilu ini merupakan akumulasi dari hasil gempa dari seluruh indonesia yang melandasi titik rawan terhadap penyelenggaraan pemilu. Kabupaten Bima masuk kategori terendah, jadi pada pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilunya aman-aman saja, jikapun ada benturan itu dapat terselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau kita secara lahir batin harus siap untuk mengawasi karena tugas kita mengawasi. Kalau launching inikan sebenarnya untuk kekacauan tentu dengan diluncurkan itu semua bisa melakukan deteksi dini terhadap pelanggaran itu, yang nantinya diharapkan pemilu ini berjalan sesuai dengan luber dan jurdil,” tutup Junaedi mengakhiri wawancaramya. *(LI)
