BRN | Jakarta – Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) berkolaborasi menyelenggarakan pelatihan singkat dengan tema “Demokrasi dalam Sistem Peradilan Pidana melalui Partisipasi Publik” pada hari Kamis , 26 Januari 2023, di Jakarta. Acara yang juga didukung oleh Australia Awards ini secara umum bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan praktikal kepada mahasiswa fakultas hukum tentang bagaimana mempertahankan haknya ketika berhadapan dengan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun sengketa.
Penegakan hukum pidana mempunyai ssi yang kuat dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Sifat memaksa dan keras yang menjadi karakter dalam hukum acara pidana dibatasi dengan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya. Aparat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum harus melakukan tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks inilah partisipasi publik yang efektif menjadi penting untuk memastikan penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Publik perlu memahami bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum dapat diawasi oleh masyarakat, dan pelanggaran terhadap prosedur penegakan hukum tidak hanya merupakan pelanggaran etik, tetapi juga dapat menjadi pelanggaran hukum. Mekanisme pengawasannya pun telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik berupa pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal. Partisipasi publik yang efektif akan menjaga kredibilitas penegakan hukum pidana.
merekrut mahasiswa fakultas hukum dalam pelatihan ini menjadi penting sebab mahasiswa mampu melakukan bentuk-bentuk perubahan secara jangsung. Dengan sumber daya manusia yang banyak dan cukup, kehadiran mahasiswa sebagai generasi muda dapat membawa manfaat nyata bagi lingkungan disekitarnya. Penyebaran informasi yang dilakukan mahasiswa dengan diantaranya memanfaatkan sosia media diyakini akan memberikan informasi menjadi menarik dan mudah dipahami. Oleh karena itu pelatihan kali ini juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya media sosial di era digitalisasi dan pembuatan konten yang efekt’f dan edukatif.
Sebagai fasilitator dalam pelatihan ini adalah Anita Wahid (Phd Student of Australia National University), Fiona Suwana, Ph.D. (Co-Course Designer & Leader, DFAT Australia Award Indonesia & OUT International Projects), Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional), Affiana Oisthi (Manager for Criminal Justice Reform AIPJ2), Rizkiansyah (Hakim Yustisial Biro Hukum Humas MA RI) dan Ilham Sanjaya (Penata Kehakiman Ahli Muda KY RI).
*(LI)
